Menjelang musim panas 1260, Saifuddin Qutuz menghadapi persoalan yang tidak kalah sulit dari ancaman Mongol itu sendiri: siapa yang akan berdiri bersamanya ketika perang benar-benar dimulai?

Mesir tidak berada dalam keadaan politik yang sepenuhnya solid. Elite Mamluk terbentuk dari jaringan patronase, loyalitas pribadi, dan hubungan antarkelompok yang selama bertahun-tahun saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Di antara mereka terdapat para perwira Bahri yang sebelumnya meninggalkan Mesir dan menetap di Syam. Salah satu tokoh terpenting di antara mereka adalah Rukn al-Din Baybars.

Hubungan Qutuz dan Baybars memiliki sejarah yang tidak sederhana. Beberapa tahun sebelumnya, keduanya berada pada sisi politik yang berlawanan. Baybars dan sejumlah Mamluk Bahri meninggalkan Mesir setelah konflik berdarah dalam perebutan kekuasaan pada masa Sultan Aybak. Ketika ancaman Mongol semakin dekat pada 1260, keadaan memaksa kedua pihak menghadapi kenyataan baru: perselisihan lama tidak akan berarti jika Mesir jatuh.

Peter Malcolm Holt dalam The Age of the Crusades: The Near East from the Eleventh Century to 1517 menggambarkan bagaimana ancaman Mongol mendorong terbentuknya kembali kesatuan di antara kelompok-kelompok Mamluk yang sebelumnya terpecah. Baybars dan para pengikutnya kemudian kembali bergabung dalam perjuangan melawan Mongol.

Fragmen ini memperlihatkan salah satu sisi kepemimpinan yang sering luput ketika sebuah kemenangan hanya diceritakan melalui tokoh utamanya.

Qutuz tidak memenangkan Ayn Jalut seorang diri.

Dari Rival Menjadi Mitra

Keputusan untuk bekerja bersama Baybars bukanlah persoalan sederhana. Seorang pemimpin yang baru memperoleh kekuasaan tentu memiliki alasan untuk berhati-hati terhadap tokoh militer yang memiliki pengaruh besar, pengalaman tempur, dan jaringan loyalitasnya sendiri.

Namun krisis mengubah kalkulasi tersebut.

Robert Irwin dalam The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk Sultanate, 1250–1382 menunjukkan bahwa struktur politik Mamluk memang dibentuk oleh ikatan kelompok yang kuat. Hubungan khushdashiyya—solidaritas di antara para Mamluk yang memiliki hubungan pendidikan dan patronase yang sama—dapat menjadi sumber loyalitas sekaligus dasar terbentuknya faksi politik.

Karena itu, pasukan Mamluk bukanlah sebuah organisasi modern dengan loyalitas tunggal kepada institusi. Di dalamnya terdapat hubungan personal, kepentingan kelompok, sejarah konflik, dan persaingan untuk memperoleh posisi serta sumber daya.

Dalam keadaan seperti itu, menyatukan pasukan tidak cukup dengan mengeluarkan perintah.

Pemimpin harus membuat berbagai kelompok bersedia bergerak menuju tujuan yang sama.

Ancaman Bersama, Tujuan Bersama

Ancaman Mongol menciptakan sebuah superordinate goal: keselamatan Mesir dan keberlangsungan kekuasaan Mamluk menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perselisihan antar-faksi.

Di sinilah kepemimpinan Qutuz menjadi menarik untuk dipelajari. Ia tidak menghapus perbedaan di antara para elite. Ia juga tidak tiba-tiba menjadikan semua orang memiliki kepentingan yang sama.

Hal yang berubah adalah arah kepentingan mereka.

Baybars tetap memiliki pengaruhnya. Para amir tetap mempunyai jaringan dan kepentingan masing-masing. Kelompok-kelompok Mamluk tetap membawa identitas dan loyalitasnya. Namun seluruh kekuatan tersebut dapat diarahkan kepada satu tujuan yang lebih mendesak.

Dalam perspektif organisasi modern, persoalan semacam ini dikenal sebagai organizational alignment: bagaimana berbagai aktor dengan kepentingan berbeda dapat bekerja dalam satu arah tanpa harus kehilangan seluruh kepentingan dan identitas mereka.

Koalisi Tidak Dibangun Hanya dengan Kepercayaan

Membangun koalisi juga bukan sekadar persoalan membuat orang saling percaya. Pemimpin harus memberikan ruang peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas.

Dalam kampanye menuju Ayn Jalut, Baybars kemudian memainkan peran penting dalam operasi militer. Sumber-sumber sejarah menggambarkan keterlibatannya dalam memimpin unsur pasukan Mamluk dan menghadapi pasukan Mongol sebelum pertempuran utama. Sementara itu, Qutuz tetap berada pada posisi sebagai Sultan dan pemimpin tertinggi pasukan.

Pembagian semacam ini menunjukkan bahwa koalisi membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan politik. Ia membutuhkan arsitektur organisasi.

Siapa yang memimpin? Siapa yang diberi kewenangan? Siapa yang mengendalikan pasukan? Bagaimana berbagai kelompok bergerak dalam satu komando? Bagaimana kepentingan yang berbeda dikelola agar tidak berubah menjadi konflik ketika organisasi sedang menjalankan misi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kisah Qutuz relevan bagi pembahasan coalition leadership, stakeholder management, power management, dan organizational alignment.

Kemenangan Tidak Menghapus Konflik

Namun sejarah juga memberikan peringatan penting.

Koalisi yang berhasil menghadapi ancaman bersama belum tentu otomatis menjadi organisasi politik yang stabil setelah ancaman tersebut berkurang.

Setelah kemenangan di Ayn Jalut, persoalan lama kembali muncul. Pembagian jabatan, wilayah, penghargaan, dan pengaruh menjadi persoalan baru di antara para elite. Carl F. Petry dalam The Mamluk Sultanate: A History menunjukkan bahwa kemenangan tersebut tidak menghilangkan kompetisi politik di antara para amir. Konflik kepentingan kembali muncul, dan beberapa bulan kemudian Qutuz sendiri terbunuh dalam sebuah konspirasi yang melibatkan Baybars dan sejumlah amir Mamluk.

Fragmen tersebut membuat kisah koalisi Qutuz jauh lebih menarik.

Ia berhasil menyatukan kekuatan yang terpecah ketika menghadapi ancaman eksistensial. Tetapi kemenangan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan hubungan kekuasaan di dalam koalisi.

Disinilah kita menemukan batas sebuah threat-based coalition.

Dari Koalisi Krisis Menuju Kepemimpinan

Bab ini karena itu tidak akan menempatkan Qutuz sebagai pemimpin yang berhasil hanya karena mampu mengumpulkan banyak pasukan.

Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu memahami bagaimana kekuatan yang terfragmentasi dapat diubah menjadi kesatuan tindakan.

Sejarah memberikan kita fragmennya: rival yang kembali bekerja sama, kelompok-kelompok Mamluk yang disatukan oleh ancaman Mongol, pembagian peran di medan perang, dan akhirnya retaknya kembali koalisi setelah kemenangan.

Kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin mengelola kepentingan, membangun kepercayaan, memberikan ruang kepada aktor yang memiliki kekuatan sendiri, menyusun pembagian peran, dan menciptakan tujuan bersama tanpa menghapus realitas konflik di dalam organisasi.

Dalam organisasi yang kompleks, kepemimpinan bukan hanya kemampuan membuat orang mengikuti pemimpin. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan membuat orang-orang yang berbeda bersedia bergerak bersama. (im)

DAFTAR PUSTAKA

• Holt, Peter Malcolm. The Age of the Crusades: The Near East from the Eleventh Century to 1517. London: Longman, 1986.
• Irwin, Robert. The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk Sultanate, 1250–1382. London: Croom Helm, 1986.
• Northouse, Peter G. Leadership: Theory and Practice. Ninth Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021.
• Petry, Carl F. The Mamluk Sultanate: A History. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
• Yukl, Gary A., & Gardner, William L. Leadership in Organizations. Ninth Edition. Boston: Pearson, 2020.