Prolog Idealis yang Taktis: Politik Tidak Berjalan di Ruang Hampa yang Steril

Politik bukan ruang yang steril dari kepentingan. Ia adalah ruang tempat nilai, kepentingan, kekuasaan, keterbatasan sumber daya, aturan, dan tuntutan masyarakat bertemu dalam situasi yang terus berubah. 

Seseorang yang memasuki dunia politik tidak cukup hanya mengetahui apa yang benar secara normatif. Ia juga perlu memahami bagaimana kebenaran dan nilai tersebut diperjuangkan dalam kenyataan yang tidak selalu ideal.

Dalam praktik politik, hampir tidak pernah tersedia pilihan yang sepenuhnya sempurna. Ada keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan, aturan yang harus dipatuhi, kekuatan politik yang tidak seimbang, serta berbagai konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Sebuah keputusan yang terlihat sederhana dari luar dapat menjadi persoalan yang kompleks ketika harus benar-benar diambil dan dipertanggungjawabkan.

Politik menuntut lebih dari sekadar keberanian menyatakan sikap. Politik membutuhkan kemampuan membaca keadaan, menentukan prioritas, memperhitungkan risiko, membangun kerja sama, bernegosiasi, serta mengambil keputusan ketika seluruh pilihan memiliki konsekuensi.

Dua Ekstrem yang Perlu Dihindari

Disinilah persoalan idealisme dan realisme sering muncul. Sebagian orang memahami idealisme sebagai sikap yang tidak boleh bergeser sedikitpun dalam bentuk dan cara. Setiap kompromi dianggap sebagai pengkhianatan, setiap negosiasi dicurigai sebagai kelemahan, dan setiap kerja sama dengan pihak yang berbeda dipandang sebagai penyimpangan. 

Sikap semacam ini memang dapat lahir dari kecintaan terhadap prinsip, tetapi jika tidak disertai kemampuan membaca realitas, idealisme dapat berubah menjadi kekakuan yang justru membuat tujuan perjuangan sulit dicapai.

Disisi lain, terdapat kecenderungan yang berlawanan. Atas nama realitas politik, seseorang dapat mulai menganggap bahwa hampir segala sesuatu dapat dinegosiasikan. Prinsip dikorbankan demi posisi, kepentingan jangka panjang ditukar dengan keuntungan jangka pendek, dan batas antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi menjadi semakin kabur. Pada titik tertentu, realisme semacam ini tidak lagi menjadi kemampuan membaca kenyataan, tetapi berubah menjadi pragmatisme tanpa arah.

Dua ekstrem tersebut sama-sama bermasalah. Idealisme tanpa kemampuan strategis dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk mencapai tujuan, sementara realisme tanpa prinsip dapat membuat seseorang kehilangan alasan moral mengapa ia berada dalam politik.

Persoalan sebenarnya, bukanlah memilih antara idealisme atau realisme. Tetapi, bagaimana menjaga prinsip sekaligus memiliki kecakapan untuk memperjuangkannya di tengah kenyataan. Idealisme membutuhkan strategi agar tidak berhenti sebagai slogan, sementara strategi membutuhkan prinsip agar tidak kehilangan arah.

Ats-Tsawābit wal-Mutaghayyirāt

Dalam fikrah dakwah Islam, persoalan ini dapat dibaca melalui konsep ats-tsawābit wal-mutaghayyirāt, yaitu membedakan antara perkara-perkara yang bersifat tetap dan perkara-perkara yang dapat berubah sesuai keadaan. Ats Tsawabit (yang tetap) memberikan arah, sedangkan yang berubah (al-mutaghayyirat) menyediakan ruang bagi manusia untuk menentukan cara terbaik dalam mencapai tujuan. 

Dalam konsep ini, keteguhan terhadap prinsip tidak harus berarti kekakuan dalam metode.

Yusuf al-Qaradawi, dalam As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Dhau’ Nushush asy-Syari’ah wa Maqashidiha, memberikan perhatian penting pada hubungan antara teks, tujuan syariat, dan realitas kehidupan. Politik dalam perspektif syariat tidak semata-mata berbicara tentang penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga tentang bagaimana kemaslahatan diwujudkan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat. 

Disinilah prinsip wasathiyyah memperoleh relevansinya: keteguhan pada nilai tidak harus menghilangkan kemampuan untuk bersikap proporsional dalam menghadapi persoalan yang kompleks.

Gagasan tentang hubungan antara yang tetap dan yang berubah juga dibahas oleh Salah Jumu’ah dalam Ats-Tsawabit wal-Mutaghayyirat fi al-‘Amal al-Islami. Pemisahan antara tsawabit dan mutaghayyirat membantu kita memahami bahwa tidak semua perkara memiliki tingkat ketetapan yang sama. Ada prinsip yang memang harus dipertahankan, tetapi ada pula sarana, bentuk organisasi, strategi, pendekatan, dan metode kerja yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

Dengan cara pandang tersebut, perubahan strategi tidak otomatis berarti perubahan prinsip. Mengubah cara bekerja bukan berarti mengubah tujuan perjuangan. Menyesuaikan pendekatan bukan berarti meninggalkan nilai. Justru kemampuan membedakan keduanya merupakan salah satu syarat penting agar sebuah gerakan atau organisasi dapat bertahan dalam perubahan zaman.

Membaca Realitas Sebelum Mengambil Keputusan

Perspektif tersebut menjadi semakin penting ketika kita memasuki wilayah politik yang penuh dengan pertimbangan. Dalam praktiknya, seorang pemimpin dapat berhadapan dengan dua pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi. Ia mungkin harus memilih antara dua kemaslahatan, mencegah satu mudharat dengan menerima mudharat yang lebih ringan, atau menentukan prioritas ketika seluruh tujuan tidak mungkin dicapai sekaligus.

Disinilah konsep fiqh al-muwazanah menjadi penting. Ia mengajarkan perlunya melakukan pertimbangan terhadap berbagai maslahat dan mafsadat sebelum mengambil keputusan. Tidak semua pilihan dapat menghasilkan manfaat maksimal sekaligus. Dalam keadaan tertentu, keputusan yang bertanggung jawab justru adalah memilih manfaat yang lebih besar ketika dua manfaat tidak dapat diraih bersamaan, atau menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan menerima kemudharatan yang lebih kecil.

Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip dan dijelaskan dalam pemikiran al-Qaradawi, menegaskan bahwa politik yang adil tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariat. Keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah menjadi ukuran penting dalam melihat apakah suatu kebijakan benar-benar berada dalam semangat syariat. Dengan demikian, kemampuan menyesuaikan cara bukan berarti mengubah prinsip. Justru fleksibilitas pada sarana diperlukan agar prinsip dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam kehidupan nyata.

Perspektif ini mengingatkan bahwa keputusan politik tidak cukup dinilai dari niat atau slogan yang menyertainya. Keputusan juga harus dilihat dari dampaknya, siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung konsekuensi, serta apakah keputusan tersebut mendekatkan atau justru menjauhkan tujuan yang hendak dicapai.

Pemahaman seperti ini dapat ditemukan dalam karya Ibn Taymiyyah, As-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Ishlah ar-Ra’i war-Ra’iyyah, dan Ibn al-Qayyim dalam Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar’iyyah. Keduanya memberikan perhatian pada persoalan pengelolaan urusan publik, keadilan, kemaslahatan, kewenangan, dan tanggung jawab pemimpin. Politik tidak dipahami semata-mata sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola dengan pertimbangan terhadap akibat dari setiap keputusan.

Tidak Semua Kompromi Adalah Pengkhianatan

Dari sini kita dapat memahami mengapa kompromi tidak dapat dipukul rata. Ada kompromi terhadap prinsip yang memang tidak dapat dibenarkan ketika prinsip tersebut menyangkut nilai fundamental yang menjadi dasar perjuangan. Namun, ada pula kompromi pada strategi, program, atau aspek teknis yang justru diperlukan agar tujuan dapat dicapai dalam kondisi yang berbeda. Mengubah metode tidak otomatis berarti mengubah prinsip.

Penting membedakan kompromi prinsip dengan kompromi strategi. Prinsip menyangkut apa yang diyakini sebagai sesuatu yang mendasar dan tidak boleh ditinggalkan. Strategi berbicara tentang jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Program merupakan bentuk penerjemahan strategi ke dalam tindakan, sementara aspek teknis berhubungan dengan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan dalam kondisi tertentu.

Dalam politik, perubahan pada strategi atau program dapat menjadi bagian dari proses adaptasi. Bahkan, mempertahankan satu strategi yang sudah tidak efektif hanya demi terlihat konsisten dapat menjadi bentuk kekeliruan tersendiri. Konsistensi yang sehat bukan berarti menggunakan cara yang sama dalam setiap keadaan, tetapi memastikan bahwa perubahan cara tetap diarahkan kepada tujuan dan berada dalam batas prinsip.

Negosiasi Bukan Berarti Menjual Prinsip

Begitu pula dengan negosiasi. Negosiasi tidak selalu berarti menjual nilai atau menyerahkan prinsip. Dalam politik, negosiasi merupakan proses menemukan ruang temu diantara kepentingan yang berbeda. Persoalannya bukan apakah seorang politisi bernegosiasi atau tidak, melainkan apa yang dinegosiasikan, untuk kepentingan siapa, dengan batas apa, dan apa konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

Howard Raiffa dan H. Peyton Young melalui Negotiation Analysis: The Science and Art of Collaborative Decision Making menunjukkan bahwa negosiasi merupakan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Para pihak perlu memahami kepentingan, alternatif, keterbatasan, serta nilai yang dipertaruhkan sebelum menentukan kesepakatan. Karena itu, negosiasi yang baik bukan sekadar kemampuan berbicara atau melakukan tawar-menawar, tetapi kemampuan memahami pilihan dan konsekuensinya.

Dalam konteks politik, kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena tidak semua kepentingan dapat dipenuhi sekaligus. Seorang pemimpin harus mampu mengetahui batas yang tidak dapat dilewati, ruang yang masih dapat dinegosiasikan, serta hasil minimum yang masih sejalan dengan tujuan perjuangan. Negosiasi yang sehat bukan mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan jabatan, tetapi mencari titik temu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Remigiusz Smolinski dalam Negotiators Who Changed the World: Timeless Lessons in Leadership and Negotiation juga memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan dan negosiasi. Salah satu prinsip yang relevan adalah kemampuan untuk bersikap tegas terhadap persoalan tanpa harus memusuhi orang yang berbeda posisi. Dalam politik, prinsip semacam ini penting karena perbedaan kepentingan tidak selalu harus berubah menjadi permusuhan personal. Masalah dapat diperdebatkan secara keras, sementara hubungan antarmanusia tetap dijaga secara bermartabat.

Kompas, Jalan, dan Langkah

Buku ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan bagaimana menjadi pragmatis demi memperoleh kekuasaan. Buku ini juga bukan pembenaran terhadap setiap kompromi atas nama strategi. Apa yang ingin dibangun adalah kemampuan untuk membedakan mana prinsip yang harus dipertahankan, mana tujuan yang sedang diperjuangkan, mana realitas yang harus dibaca, dan mana cara yang dapat disesuaikan.

Seorang kader atau pemimpin politik perlu memiliki kemampuan untuk bertanya sebelum mengambil keputusan: apa prinsip yang tidak boleh ditinggalkan? Apa tujuan yang sebenarnya ingin dicapai? Bagaimana kondisi nyata yang sedang dihadapi? Siapa saja aktor yang terlibat dan apa kepentingannya? Pilihan apa yang tersedia? Apa konsekuensi dari masing-masing pilihan? Apa yang harus diprioritaskan ketika seluruh kepentingan tidak dapat dipenuhi sekaligus?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu cara pandang yang lebih matang. Politik bukan sekadar persoalan keberanian mengatakan benar atau salah, tetapi juga kemampuan menentukan bagaimana sesuatu yang benar dapat diperjuangkan dengan cara yang efektif, bertanggung jawab, dan tetap berada dalam batas prinsip.

Dalam kerangka inilah ats-tsawabit menjadi kompas, sedangkan strategi dan taktik menjadi cara membaca medan perjalanan. Kompas tanpa kemampuan membaca medan dapat membuat seseorang memiliki arah tetapi kesulitan mencapai tujuan. Sebaliknya, kemampuan membaca medan tanpa kompas dapat membuat seseorang bergerak cepat tetapi tidak lagi mengetahui ke mana seharusnya ia pergi.

Seorang idealis yang matang karena itu bukan orang yang menolak perubahan. Ia adalah orang yang mengetahui bagian mana yang boleh berubah dan bagian mana yang tidak boleh berubah. Ia dapat mengubah strategi tanpa mengubah tujuan, mengubah taktik tanpa kehilangan prinsip, membangun koalisi tanpa harus menganggap semua pihak memiliki pandangan yang sama, serta melakukan negosiasi tanpa menjadikan kepentingan pribadi sebagai ukuran keberhasilan.

Menjadi Idealis yang Taktis

Idealisme, karena itu, tidak perlu dibuang ketika seseorang belajar menjadi realistis. Apa yang perlu dibuang adalah anggapan bahwa idealisme selalu identik dengan kekakuan. Demikian pula realisme tidak perlu dicurigai sebagai pragmatisme selama ia tetap tunduk pada prinsip, tujuan, dan tanggung jawab moral.

Pada akhirnya, yang harus konsisten adalah prinsip, sementara cara mencapainya dapat berubah sesuai konteks. Tidak semua perubahan adalah pengkhianatan, sebagaimana tidak semua kompromi merupakan pragmatisme. Ada kompromi yang lahir dari pertimbangan strategis, ada negosiasi yang dilakukan untuk kepentingan publik, dan ada pula transaksi kepentingan pribadi atau golongan yang justru harus ditolak karena merusak amanah politik.

Inilah inti dari menjadi Idealis yang Taktis: tetap mengetahui apa yang harus dipertahankan, tetapi juga mengetahui kapan harus bertahan, kapan harus menyesuaikan diri, kapan harus bernegosiasi, kapan harus membangun koalisi, dan kapan harus mengatakan tidak. Prinsip memberi arah, strategi menentukan jalan, taktik mengatur langkah, sedangkan kepemimpinan memastikan semuanya tetap berada dalam koridor tanggung jawab.

Politik membutuhkan orang yang memiliki idealisme, yang mampu bekerja dengan realitas. Tantangannya adalah menjaga keduanya tetap berada dalam satu kerangka. Jangan menjadi kader yang hanya tahu apa yang ideal tetapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Namun, jangan pula menjadi kader yang begitu pandai membaca realitas hingga lupa untuk apa ia berjuang. (im)

Daftar Pustaka