Setelah membahas reaksi, bias berpikir, otoritas, dan keterbatasan niat baik, kita memasuki pertanyaan berikutnya: bagaimana memulai analisis dengan benar? Jawabannya sederhana, tetapi sering diabaikan: mulailah dari fakta.
Dalam organisasi politik, orang sering terlalu cepat berpindah dari informasi menuju kesimpulan. Sebuah berita dibaca, angka ditemukan, keluhan terdengar, lalu pendapat segera dibentuk. Padahal, sebelum bertanya “Apa yang harus kita lakukan?”, ada pertanyaan yang lebih mendasar: “Apa yang sebenarnya terjadi?”
Fakta Bukan Opini
Herbert A. Simon dalam Administrative Behavior membedakan antara factual premises dan value premises. Pernyataan faktual berkaitan dengan keadaan dunia yang pada prinsipnya dapat diuji benar atau salah. Sementara penilaian mengenai apa yang baik, buruk, atau seharusnya dilakukan berada pada wilayah nilai.
Pembedaan ini penting. Kalimat “Kebijakan ini merugikan rakyat” belum merupakan fakta. Itu adalah kesimpulan yang masih membutuhkan pembuktian. Fakta dapat berupa angka inflasi, jumlah masyarakat terdampak, perubahan regulasi, isi pasal, atau data pelayanan publik.
Karena itu, disiplin pertama dalam analisis adalah membedakan apa yang diketahui, apa yang ditafsirkan, dan apa yang baru berupa dugaan.
Data Belum Tentu Menjadi Informasi
Di era digital, masalah organisasi bukan selalu kekurangan informasi. Justru kita sering dibanjiri informasi. Simon mengingatkan bahwa dalam dunia modern, faktor yang langka bukan informasi, melainkan perhatian untuk mengolah informasi tersebut.
Data adalah bahan mentah. Data menjadi informasi ketika disusun, disaring, dibandingkan, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat.
John W. Kingdon dalam Agendas, Alternatives, and Public Policies menjelaskan bahwa indikator seperti angka pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, atau pertumbuhan ekonomi dapat membantu pengambil keputusan mengenali besarnya persoalan dan perubahan yang terjadi. Namun, angka tersebut tidak otomatis menjelaskan penyebabnya.
Satu angka dapat menunjukkan apa yang berubah, tetapi belum tentu menjelaskan mengapa perubahan terjadi dan apa yang harus dilakukan.
Tidak Semua Fakta Sama Penting
Bahkan fakta yang benar belum tentu relevan dengan keputusan yang sedang dihadapi.
Peter F. Drucker dalam The Effective Executive menekankan pentingnya criterion of relevance, yaitu ukuran untuk menentukan informasi apa yang benar-benar relevan dengan persoalan dan keputusan. Manusia memiliki keterbatasan perhatian sehingga tidak mungkin memproses seluruh faktor sekaligus.
Analisis yang baik bukan analisis yang menumpuk sebanyak mungkin fakta. Analisis yang baik mampu menemukan fakta kunci yang paling berpengaruh terhadap persoalan.
Sebelum menggunakan sebuah data, tanyakan: Apa hubungan data ini dengan masalah yang sedang kita analisis? Apakah data ini dapat mengubah kesimpulan atau keputusan kita?
Verifikasi Sebelum Berbicara
Kualitas analisis juga bergantung pada kredibilitas sumber. Dalam politik, informasi sering datang dari pihak yang memiliki kepentingan. Data dapat benar secara angka tetapi menyesatkan karena konteksnya dipotong atau penyajiannya diarahkan untuk mendukung agenda tertentu.
Kingdon menunjukkan bahwa para aktor kebijakan dapat menggunakan indikator dan informasi untuk membangun persepsi mengenai pentingnya suatu masalah. Karena itu, organisasi tidak seharusnya bergantung pada satu sumber.
Di sinilah prinsip tatsabbut dan tabayyun menjadi penting: memeriksa sebelum mempercayai dan menyebarkan.
Dari mana informasi ini berasal? Bagaimana data dikumpulkan? Apakah sumbernya memiliki kepentingan tertentu? Apakah terdapat sumber independen yang mengonfirmasi?
Verifikasi bukan tanda keraguan. Verifikasi adalah bentuk tanggung jawab.
Evidence Before Conclusion
Kesalahan yang sering terjadi adalah membentuk kesimpulan terlebih dahulu, kemudian mencari fakta yang mendukungnya. Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow menunjukkan bagaimana manusia mudah menerima kesimpulan yang terasa masuk akal lalu mencari alasan untuk membenarkannya.
Dalam kondisi seperti itu, fakta tidak lagi digunakan untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk mempertahankan posisi.
Drucker menawarkan pendekatan berbeda: pandangan awal harus diperlakukan sebagai hipotesis yang belum teruji. Hipotesis tersebut kemudian diuji terhadap fakta dan pengalaman. Jika tidak sesuai, ia harus diperbaiki atau ditinggalkan.
Inilah prinsip evidence before conclusion: bukti lebih dahulu, kesimpulan kemudian.
Waspadai WYSIATI
Kahneman memperkenalkan konsep WYSIATI — What You See Is All There Is, yaitu kecenderungan manusia membangun cerita lengkap dari informasi yang sebenarnya terbatas.
Dalam organisasi politik, seseorang dapat membaca satu berita, melihat satu video, atau menerima satu keluhan, lalu merasa telah memahami keseluruhan persoalan. Padahal, mungkin terdapat fakta penting yang belum diketahui.
Karena itu, ketika sebuah persoalan kompleks tampak terlalu mudah dijelaskan, kita perlu bertanya: “Apa yang belum kita ketahui?”
Pertanyaan tersebut membantu menahan rasa percaya diri yang berlebihan dan membuka ruang bagi pencarian fakta tambahan.
Mulailah dengan Satu Pertanyaan
Tradisi Think Before We Speak dapat dimulai dengan satu pertanyaan sederhana: “Apa yang sebenarnya terjadi?”
Sebelum membahas siapa yang salah, bagaimana merespons, atau apa posisi organisasi, kumpulkan fakta. Susun kronologi, periksa dokumen, bandingkan sumber, identifikasi data yang belum tersedia, dan pisahkan fakta dari persepsi.
Kingdon menunjukkan pentingnya problem recognition dalam proses kebijakan. Cara sebuah masalah dikenali dan didefinisikan akan mempengaruhi pilihan yang muncul setelahnya.
Kualitas keputusan sering kali ditentukan sebelum keputusan dibuat: sejak organisasi mendefinisikan apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Jangan mulai dengan kesimpulan. Mulailah dengan fakta. Jangan bertanya terlebih dahulu apa yang harus kita katakan. Tanyakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi.(im)
Buku Rujukan yang Dipakai
- Drucker, Peter F. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York: HarperBusiness, 2006.
- Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2011.
- Kingdon, John W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins College Publishers, 1995.
- Simon, Herbert A. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. New York: The Free Press, 1997.
