Pada bab sebelumnya kita belajar bahwa gejala bukanlah masalah. Kita perlu melakukan diagnosis sebelum menawarkan solusi. Namun, diagnosis pun dapat keliru jika kita hanya melihat persoalan dari satu sudut pandang.
Masalah publik hampir tidak pernah berdimensi tunggal. Di dalamnya dapat bertemu persoalan hukum, ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, administrasi, fiskal, serta kepentingan berbagai kelompok.
Organisasi yang ingin menghasilkan analisis matang harus mampu melihat satu persoalan melalui beberapa lensa sekaligus.
Satu masalah dapat memiliki banyak dimensi.
Jangan Terjebak pada Satu Lensa
Deborah Stone dalam Policy Paradox menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipahami hanya melalui logika teknis. Di dalam polis, persoalan juga menyangkut nilai, kepentingan, distribusi, dan cara masyarakat memaknai keadilan.
Dari sisi hukum, kita perlu bertanya: apakah kebijakan sesuai dengan aturan, kewenangan, hak warga, dan prinsip keadilan? Namun hukum tidak berhenti pada kepastian formal. Keadilan juga menyangkut siapa yang menerima, apa yang diterima, dan bagaimana distribusi tersebut dilakukan.
Dari sisi ekonomi, kita perlu melihat sumber daya yang terbatas, biaya, manfaat, efisiensi, serta dampak terhadap kelompok lain. Namun kebijakan publik bukan sekadar transaksi pasar. Kebijakan yang efisien secara ekonomi tetap dapat menimbulkan persoalan jika menghasilkan eksternalitas atau mengabaikan kepentingan publik.
Dari sisi sosial, kita perlu melihat kohesi masyarakat, budaya, nilai lokal, serta dampak kebijakan terhadap hubungan antarkelompok. Kebijakan yang terlihat rasional di atas kertas dapat menghadapi resistensi ketika tidak memahami kondisi sosial masyarakat.
Dalam perspektif Islam, perhatian terhadap kepentingan kolektif merupakan bagian dari pertimbangan kemaslahatan.
Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Awlawiyyat menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan masyarakat ketika terjadi benturan dengan kepentingan individual, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan.
Dimensi Politik dan Kelembagaan
Persoalan publik juga memiliki dimensi politik. John W. Kingdon dalam Agendas, Alternatives, and Public Policies menjelaskan bahwa proses kebijakan dipengaruhi oleh suasana publik, kelompok kepentingan, konfigurasi kekuasaan, dan momentum politik.
Sebuah gagasan dapat baik secara teknis, tetapi belum tentu mudah masuk ke agenda kebijakan. Karena itu, analis perlu memahami bukan hanya apa yang ideal, tetapi juga konteks politik tempat kebijakan tersebut dijalankan.
Selanjutnya terdapat dimensi kelembagaan dan administratif. James Q. Wilson dalam Bureaucracy menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tidak bekerja seperti mesin yang tinggal menjalankan perintah. Perilaku aparatur dipengaruhi pengalaman, aturan, lingkungan kerja, kepentingan, dan budaya organisasi.
Sebuah kebijakan tidak cukup dinilai dari kualitas gagasannya. Kita juga harus bertanya: siapa yang akan menjalankannya, apakah lembaganya memiliki kapasitas, dan apakah prosedurnya memungkinkan?
Dimensi Fiskal
Banyak gagasan kebijakan terdengar menarik sampai pertanyaan sederhana muncul: berapa biayanya dan dari mana anggarannya?
Dimensi fiskal memaksa organisasi berpikir realistis tentang pendapatan, belanja, defisit, prioritas, dan trade-off. Kingdon menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat menjadi penyaring penting dalam agenda kebijakan.
Karena itu, tuntutan terhadap sebuah program seharusnya tidak berhenti pada “apa yang ingin dilakukan?”, tetapi juga mencakup “berapa biayanya?”, “apa sumber pendanaannya?”, dan “program apa yang harus dikurangi jika sumber daya terbatas?”
Melihat Pemangku Kepentingan
Tidak ada kebijakan yang berlangsung dalam ruang hampa. Setiap kebijakan menciptakan konsekuensi yang berbeda bagi kelompok yang berbeda.
Stone mengingatkan pentingnya melihat siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban. Dalam perspektif fiqh al-muwazanat, al-Qaradawi juga menekankan pentingnya menimbang berbagai kemaslahatan dan mafsadat ketika kepentingan saling berhadapan.
Stakeholder analysis bukan sekadar membuat daftar pihak yang terlibat. Kita perlu memahami kepentingan, posisi, manfaat, beban, risiko, serta kemampuan masing-masing pihak untuk memengaruhi kebijakan.
Hindari Kesimpulan yang Terlalu Sederhana
Kompleksitas masalah publik membuat kesimpulan tunggal seringkali menyesatkan. Kemiskinan, misalnya, tidak selalu dapat dijelaskan hanya oleh kemalasan. Krisis ekonomi tidak selalu memiliki satu penyebab. Buruknya pelayanan publik tidak otomatis berarti seluruh persoalan berada pada individu petugas.
Wilson menunjukkan bahwa pengelolaan publik berhadapan dengan persoalan organisasi dan prosedur yang kompleks. Stone juga menegaskan bahwa nilai kebijakan seperti efisiensi, keadilan, kebebasan, dan keamanan sering kali tidak dapat dimaksimalkan secara bersamaan.
Berpikir komprehensif bukan berarti membuat analisis menjadi rumit tanpa batas. Berpikir komprehensif berarti memastikan bahwa kita tidak mengabaikan dimensi yang dapat mengubah kesimpulan.
Dalam semangat Think Before We Speak, sebelum mengatakan “masalahnya adalah X”, tanyakan terlebih dahulu: dari sudut mana saya melihatnya, apa yang belum saya lihat, dan siapa yang mungkin mengalami persoalan ini secara berbeda?
Organisasi yang mampu melihat banyak sudut tidak berarti kehilangan ketegasan. Justru dengan memahami kompleksitas, organisasi dapat menentukan posisi secara lebih proporsional, argumentatif, dan bertanggung jawab.(im)
Buku Rujukan yang Dipakai
- Stone, Deborah. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. New York: W. W. Norton & Company, 2012.
- Wilson, James Q. Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. New York: Basic Books, 1989.
- Kingdon, John W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins College Publishers, 1995.
- Al-Qaradawi, Yusuf. فقه الأولويات: دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة (Fiqh al-Awlawiyyat). Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
