Di era komunikasi digital, setiap orang dapat berbicara atas nama dirinya sendiri. Persoalan menjadi berbeda ketika seseorang berada dalam sebuah organisasi. Komentar pribadi seorang anggota tidak otomatis menjadi sikap organisasi.
Perbedaan ini semakin penting dalam organisasi politik. Setiap pernyataan publik dapat mempengaruhi kredibilitas, hubungan kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat.
Organisasi membutuhkan mekanisme yang mengubah gagasan individual menjadi sikap institusional melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap organisasi seharusnya lahir dari fakta yang diverifikasi, analisis yang memadai, pembahasan internal, dan keputusan yang memiliki kewenangan.
Opini Pribadi dan Sikap Organisasi
Opini pribadi adalah pandangan seseorang berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan penilaiannya sendiri. Sementara itu, sikap organisasi merupakan keputusan institusional yang membawa konsekuensi bagi organisasi secara keseluruhan.
Keduanya tidak dapat diperlakukan sama.
James Q. Wilson, ketika menjelaskan perilaku birokrasi, mengingatkan bahwa tindakan individu dalam organisasi memang dipengaruhi pengalaman dan keyakinan pribadi, tetapi dalam organisasi yang kuat, perilaku tersebut dibatasi oleh budaya organisasi dan tugas resmi.
Prinsipnya sederhana: anggota organisasi boleh memiliki pandangan, tetapi organisasi membutuhkan mekanisme untuk menentukan pandangan mana yang menjadi sikap resmi. Tanpa pembedaan ini, media sosial pribadi dapat dengan mudah dianggap sebagai saluran resmi organisasi.
Siapa yang Berbicara untuk Organisasi?
Tidak setiap orang yang menjadi anggota organisasi memiliki kewenangan untuk menyampaikan sikap resmi. Organisasi memerlukan pembagian peran yang jelas antara anggota, pengurus, analis, dan juru bicara.
Ini bukan berarti anggota dilarang berpikir atau berbicara. Justru sebaliknya, organisasi yang sehat membutuhkan banyak orang yang mampu berpikir kritis. Namun, ketika sebuah pendapat hendak dibawa menjadi posisi institusi, harus ada proses yang memastikan bahwa pendapat tersebut telah melalui pertimbangan yang memadai.
Disinilah disiplin organisasi menjadi penting. Identitas pribadi dan identitas institusional harus dibedakan dengan jelas.
Policy Review Sebelum Sikap
Sikap organisasi sebaiknya tidak lahir dari reaksi terhadap pemberitaan atau tekanan percakapan publik. Sebelum menentukan posisi, organisasi perlu melakukan policy review: apa faktanya, apa masalahnya, apa dasar hukumnya, siapa yang terdampak, apa pilihan yang tersedia, dan apa konsekuensi dari setiap pilihan.
Proses ini membuat organisasi tidak sekadar bertanya, “Kita setuju atau tidak?” tetapi terlebih dahulu memahami persoalan yang sedang dihadapi.
Dalam kerangka manajemen, proses tersebut merupakan bentuk pengendalian kualitas keputusan. Organisasi tidak hanya mengontrol tindakan setelah keputusan dibuat, tetapi juga meningkatkan kualitas proses sebelum keputusan ditetapkan.
Position Paper dan Internal Briefing
Hasil analisis perlu diterjemahkan menjadi dokumen yang dapat digunakan bersama. Salah satunya adalah position paper. Dokumen ini dapat memuat diagnosis masalah, fakta utama, dasar hukum atau prinsip syariah yang relevan, pilihan kebijakan, serta sikap yang diambil organisasi.
Position paper kemudian dapat diterjemahkan menjadi internal briefing bagi orang-orang yang akan berkomunikasi kepada publik. Dengan demikian, organisasi tidak mengharapkan setiap juru bicara mengingat seluruh proses analisis, tetapi menyediakan dasar argumentasi yang sama.
Peter Drucker menekankan pentingnya komunikasi sebagai proses bersama: “It is a matter of ‘We discuss.’” Artinya, komunikasi organisasi bukan sekadar aktivitas menyampaikan pesan, tetapi hasil dari proses berpikir dan pembahasan bersama.
Validasi Data dan Persetujuan
Sebelum sikap organisasi diumumkan, data dan argumen perlu diperiksa kembali. Sumber informasi harus jelas, angka harus dapat diverifikasi, konteks tidak boleh dipotong secara sembarangan. Kesimpulan tidak boleh melampaui bukti yang tersedia.
Setelah itu diperlukan mekanisme persetujuan. Siapa yang berwenang menetapkan sikap? Siapa yang melakukan review? Siapa yang menjadi juru bicara? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui tata kelola organisasi.
Tujuannya bukan menciptakan birokrasi yang rumit, tetapi mencegah organisasi berbicara secara serampangan. Semakin besar konsekuensi sebuah pernyataan, semakin penting kualitas proses yang mendahuluinya.
Komunikasi adalah Tanggung Jawab
Pada akhirnya, berbicara atas nama organisasi adalah bentuk amanah. Pernyataan publik membawa nama organisasi, sehingga orang yang menyampaikannya harus memahami substansi dan menyadari konsekuensinya.
Drucker menghubungkan kontribusi dengan tanggung jawab: fokus pada kontribusi membuat seseorang melihat pekerjaannya bukan hanya dari apa yang ia lakukan, tetapi dari tanggung jawab terhadap hasil yang diharapkan organisasi.
Organisasi yang matang tidak membangun budaya “asal bicara”, tetapi budaya berpikir sebelum berbicara. Ada ruang bagi opini pribadi, tetapi ada pula mekanisme yang jelas untuk mengubah analisis menjadi sikap organisasi.
Organisasi yang sehat tidak membungkam perbedaan pendapat. Ia mengelolanya melalui proses. Ada pemisahan antara opini dan sikap resmi, kewenangan bicara yang jelas, policy review, position paper, validasi data, dan mekanisme persetujuan. Dengan cara itulah komentar individu dapat berkembang menjadi sikap organisasi yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, organisasi yang profesional bukan organisasi yang membuat semua orang berbicara dengan suara yang sama, melainkan organisasi yang memiliki proses yang baik untuk menentukan kapan sebuah suara menjadi suara organisasi. (im)
Referensi
- Peter F. Drucker, The Effective Executive.
- James Q. Wilson, Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It.
- Hasan al-Banna, Majmu‘at al-Rasa’il.
- Sa’id Hawwa, Fi Afaq at-Ta‘alim.
