Salah satu kelemahan organisasi politik adalah ketergantungan yang terlalu besar pada kemampuan berpikir beberapa orang di pucuk pimpinan. Selama tokoh tersebut hadir, organisasi tampak mampu membaca persoalan, menentukan arah, dan mengambil keputusan. Namun ketika ia berganti posisi, berhalangan, atau tidak lagi terlibat secara intensif, kualitas analisis organisasi dapat ikut menurun.
Inilah risiko dari organisasi yang dibangun berdasarkan heroic individuals.
Organisasi yang matang tidak boleh menggantungkan seluruh kemampuan berpikirnya pada satu atau dua tokoh. Apa yang harus dibangun bukan hanya orang-orang cerdas, tetapi sistem yang membuat organisasi mampu berpikir secara cerdas.
Peter M. Senge dalam The Fifth Discipline mengingatkan bahwa tidak mungkin lagi satu orang menjadi pihak yang “belajar untuk organisasi”. Menurutnya, organisasi masa depan harus mampu mengembangkan kapasitas belajar pada seluruh tingkat organisasi. Karena itu, policy thinking perlu diubah dari kemampuan individual menjadi kapasitas kelembagaan.
Dari Riset hingga Policy Brief
Organisasi yang ingin memiliki kualitas pemikiran kebijakan membutuhkan tradisi policy research dan evidence review. Sikap terhadap suatu persoalan publik tidak seharusnya lahir hanya dari intuisi, tekanan opini publik, atau pengalaman seorang tokoh. Ia harus dimulai dari pertanyaan: apa faktanya, apa masalahnya, apa penyebabnya, dan apa bukti yang tersedia?
John W. Kingdon dalam Agendas, Alternatives, and Public Policies menjelaskan bahwa dalam komunitas kebijakan terjadi proses akumulasi pengetahuan dan perspektif di antara para spesialis. Berbagai gagasan diuji, didiskusikan, dan dimatangkan sebelum masuk ke arena kebijakan formal.
Karena itu, organisasi membutuhkan unit atau mekanisme yang secara konsisten melakukan riset kebijakan. Hasilnya tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi diterjemahkan menjadi policy brief yang ringkas dan dapat digunakan pengambil keputusan. Sebuah policy brief setidaknya menjawab tiga hal: apa persoalan utamanya, apa yang dikatakan bukti, dan pilihan apa yang tersedia beserta konsekuensinya.
Herbert A. Simon mengingatkan bahwa perhatian manusia dan organisasi selalu terbatas. Karena itu, organisasi harus mencari informasi secara sistematis dan selektif untuk menentukan informasi mana yang benar-benar membutuhkan perhatian.
Disinilah issue monitoring menjadi penting. Organisasi membutuhkan semacam radar yang membantu mendeteksi perubahan isu sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.
Membiasakan Kritik dan Red Team Review
Organisasi yang terlalu tertutup mudah terjebak dalam groupthink. Ketika semua orang merasa harus sependapat dengan pimpinan, kelemahan sebuah gagasan dapat tidak terlihat sampai keputusan tersebut terlanjur diterapkan.
Organisasi perlu membangun expert consultation dan red team review. Tim merah bukan dibentuk untuk menjatuhkan sebuah gagasan, tetapi justru untuk mengujinya secara serius. Mereka diberi mandat mencari kelemahan, menguji asumsi, mempertanyakan data, menemukan risiko, dan menawarkan perspektif yang berbeda.
Peter F. Drucker dalam The Effective Executive menekankan bahwa keputusan yang baik tidak lahir dari aklamasi. Perbedaan pandangan yang terdokumentasi dan dipikirkan secara serius justru membantu organisasi keluar dari jebakan asumsi dan kepentingan yang sudah terbentuk.
Dengan demikian, kritik bukan ancaman terhadap kepemimpinan. Kritik adalah instrumen pengendalian kualitas keputusan.
Dari Analisis Menjadi Keputusan
Setelah melewati riset, konsultasi, dan pengujian kritis, organisasi membutuhkan dokumen standar agar hasil pemikiran dapat diterjemahkan menjadi keputusan.
Decision memo dapat digunakan sebagai dokumen internal bagi pimpinan. Isinya antara lain diagnosis masalah, alternatif kebijakan, perbandingan konsekuensi, risiko, serta implikasi organisasi. Sementara itu, policy position paper menjadi dokumen yang merumuskan sikap resmi untuk digunakan oleh struktur organisasi, anggota legislatif, juru bicara, maupun komunikasi publik.
Drucker mengingatkan bahwa keputusan yang tidak berubah menjadi tindakan pada akhirnya hanyalah niat baik. Karena itu, kualitas keputusan harus terlihat dalam panduan kerja dan tindakan nyata.
Membangun Memori Kelembagaan
Satu persoalan lain yang sering diabaikan adalah hilangnya pengetahuan ketika orang berganti. Riset yang pernah dilakukan, alasan di balik sebuah keputusan, pengalaman menghadapi suatu masalah, bahkan kesalahan yang pernah terjadi dapat hilang bersama pergantian pengurus.
Herbert A. Simon menjelaskan bahwa organisasi memperoleh pengetahuan melalui pembelajaran anggotanya, masuknya anggota baru yang membawa pengetahuan, dan penyimpanan pengetahuan ke dalam sistem organisasi. Karena itu, institutional memory bukan sekadar arsip, tetapi bagian dari kapasitas organisasi untuk belajar.
Dalam perspektif Sa’id Hawwa, keberlangsungan gerakan juga membutuhkan pembangunan perangkat ilmiah, pendidikan, dan organisasi agar warisan pemikiran tidak hilang karena perubahan orang dan zaman. Prinsip ini relevan bagi organisasi modern: jangan biarkan pengetahuan organisasi hanya tinggal di kepala orang.
Riset, policy brief, decision memo, position paper, hasil evaluasi, dan rekam jejak keputusan perlu disimpan dalam database pengetahuan yang dapat dipelajari generasi berikutnya.
Pada akhirnya, organisasi yang kuat bukan organisasi yang selalu memiliki seorang pemimpin paling cerdas. Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu membuat kecerdasan menjadi sistem. Policy thinking harus menjadi budaya: membaca fakta, melakukan riset, menguji asumsi, membuka ruang kritik, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan, menyimpan pengetahuan, dan belajar dari pengalaman.
Dengan demikian, organisasi tidak hanya memiliki pemimpin yang berpikir, tetapi organisasi yang mampu berpikir. Di situlah organisasi bergerak dari ketergantungan pada figur menuju institusi pembelajar yang mampu menjaga kualitas keputusan dan amanahnya dalam menghadapi perubahan zaman. (im)
Buku Rujukan
- Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday, 2006.
- Peter F. Drucker, The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done. New York: HarperBusiness, 2006.
- John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins College Publishers, 1995.
- Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. New York: The Free Press, 1997.
- Sa’id Hawwa, Fi Afaq at-Ta’alim: Dirasah fi Afaq Da’wat al-Ustadz al-Banna wa Nazhariyyat al-Harakah fiha min Khilal Risalat at-Ta’alim. Kairo: Maktabah Wahbah.
