Rangkaian tulisan ringkas ini berangkat dari sebuah kegelisahan sederhana: terlalu banyak persoalan publik dijawab dengan komentar sebelum pemahaman, sikap sebelum analisis, dan keputusan sebelum diagnosis.
Dalam budaya komunikasi yang serba cepat, organisasi mudah berubah menjadi mesin reaksi. Melihat gejala, segera berkomentar. Mendengar kritik, segera membalas. Melihat kebijakan, segera memilih setuju atau menolak.
Padahal, organisasi yang ingin menjalankan amanah publik membutuhkan disiplin yang berbeda. Sebelum berbicara, kita harus berpikir. Sebelum mengambil posisi, kita harus memahami. Sebelum menawarkan solusi, kita harus mendiagnosis.
Karena itu, seluruh gagasan dalam tulisan ini dapat diringkas menjadi satu instrumen praktis: Think Before We Speak Checklist. Checklist ini bukan sekadar daftar pertanyaan, melainkan mekanisme kendali mutu kognitif agar setiap sikap organisasi melewati proses berpikir yang memadai.
Empat Belas Pertanyaan Sebelum Berbicara
Pertama, FACT. Apa faktanya? Organisasi harus membedakan fakta terverifikasi dari asumsi, persepsi, rumor, dan kesan pribadi. Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow menjelaskan kecenderungan manusia membangun cerita yang koheren dari informasi yang tersedia, sekalipun informasi tersebut terbatas. Karena itu, pertanyaan pertama harus selalu: Apa yang sebenarnya terjadi?
Kedua, CONTEXT. Fakta tidak pernah berdiri sendirian. Ia memiliki konteks sejarah, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan politik. Ketiga, PROBLEM: apa masalah sebenarnya? Jangan memperlakukan gejala sebagai masalah. Richard Rumelt menempatkan diagnosis sebagai unsur pertama strategi yang baik karena pekerjaan strategis pada dasarnya dimulai dengan memahami apa yang sedang terjadi.
Keempat, CAUSE. Setelah masalah dirumuskan, telusuri penyebabnya. Jangan berhenti pada akibat yang terlihat. Kelima, STAKEHOLDER. Siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung beban? Setiap keputusan memiliki dampak yang berbeda terhadap kelompok yang berbeda.
Keenam, LAW. Apa dasar hukum dan kelembagaan yang berlaku? Sikap yang baik tidak cukup hanya benar secara argumentatif; ia juga harus memperhatikan hukum, kewenangan, prosedur, dan batas institusional.
Ketujuh, OPTIONS. Jangan terjebak pada pilihan tunggal. John W. Kingdon menunjukkan pentingnya ketersediaan alternatif dalam proses kebijakan. Kedelapan, TRADE-OFF. Setiap alternatif memiliki manfaat, biaya, risiko, dan konsekuensi. Dalam perspektif fiqh al-muwazanat, pilihan harus dinilai dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat secara proporsional.
Kesembilan, PRIORITY. Tidak semua persoalan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Fiqh al-awlawiyyat mengajarkan pentingnya mendahulukan yang lebih pokok, lebih mendesak, dan lebih besar maslahatnya.
Kesepuluh, PURPOSE. Untuk apa keputusan itu dibuat? Inilah pertanyaan tentang tujuan. Dalam perspektif maqasid, kebijakan tidak boleh berhenti pada prosedur atau output, tetapi harus diarahkan pada kemaslahatan yang hendak diwujudkan.
Kesebelas, EVIDENCE. Apa bukti yang menopang kesimpulan kita? Keyakinan yang tinggi tidak otomatis menunjukkan bahwa sebuah pendapat benar. Data, penelitian, pengalaman lapangan, dan pendapat ahli perlu digunakan untuk menguji keyakinan tersebut.
Kedua belas, POSITION. Setelah seluruh proses dilalui, barulah organisasi merumuskan sikap. Richard Rumelt menyebut guiding policy sebagai pendekatan yang mengarahkan tindakan berdasarkan diagnosis dan sekaligus membatasi pilihan-pilihan yang tidak relevan.
Ketiga belas, COMMUNICATION. Sikap yang benar tetap dapat kehilangan makna jika disampaikan secara berlebihan, provokatif, atau tidak proporsional. Komunikasi harus jujur, jelas, edukatif, dan sesuai dengan tingkat kepastian bukti.
Keempat belas, ACCOUNTABILITY. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan pernyataan tersebut? Setiap sikap publik membawa konsekuensi. Dalam perspektif Islam, amanah tidak berhenti pada pertanggungjawaban kepada organisasi dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.
Dari Slogan Menjadi Budaya
Empat belas pertanyaan ini tidak dimaksudkan menjadi birokrasi baru yang memperlambat organisasi. Justru sebaliknya, ia merupakan cara untuk mencegah organisasi membayar mahal akibat keputusan yang dibuat terlalu cepat.
Think Before We Speak harus berubah dari slogan menjadi kebiasaan. Dalam organisasi yang matang, seorang kader tidak hanya bertanya, “Apa yang harus saya katakan?” tetapi juga, “Apa yang sebenarnya terjadi? Apa masalahnya? Apa buktinya? Apa konsekuensinya? Untuk apa kita mengambil sikap ini? Dan siapa yang bertanggung jawab atas akibatnya?”
Di sinilah seluruh pembahasan buku ini bertemu. Berpikir bukan berarti takut mengambil sikap. Berpikir justru membuat sikap lebih berani karena didasarkan pada pemahaman. Berhati-hati bukan berarti pasif. Berhati-hati berarti memastikan bahwa tindakan tidak lahir dari ketidaktahuan.
Organisasi yang sehat bukan organisasi yang paling cepat berkomentar. Ia adalah organisasi yang mampu mengubah informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pertimbangan, pertimbangan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, Think Before We Speak bukan sekadar ajakan untuk diam sebelum berbicara. Ia adalah ajakan untuk membangun budaya organisasi yang berpikir. Sebab politik yang matang tidak membutuhkan lebih banyak suara yang terburu-buru. Ia membutuhkan lebih banyak manusia dan organisasi yang bersedia memahami sebelum menilai, menimbang sebelum memilih, dan berpikir sebelum berbicara.
Berbicara setelah berpikir. Bertindak setelah memahami. Mengevaluasi setelah bertindak. Lalu belajar untuk menjadi lebih baik. (im)
Buku Rujukan
- Richard P. Rumelt, Good Strategy/Bad Strategy: The Difference and Why It Matters. London: Profile Books, 2011.
- Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books, 2011.
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw’ al-Qur’an wa as-Sunnah. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Abu Ishaq asy-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul ash-Syari’ah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins College Publishers, 1995.
